ANALISIS HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP ORANGTUA PENDERITA TB PARU DENGAN PENGAWASAN MINUM OBAT ANTI TUBERKULOSIS (OAT) TB PARU DI PUSKESMAS SIMARMATA KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020
Abstract
Partisipasi pengawasan minum obat anti tuberkulosis (OAT) TB Paru, pengetahuan dan sikap orangtua penderita pada penderita TB Paru di Puskesmas Simarmata Kabupaten Samosir masih kurang dalam pengawasan minum obat anti tuberkulosis (OAT) TB Paru. Penelitian ini merupakan penelitian observasional menggunakan desain cross sectional Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa hubungan pengetahuan dan sikap orangtua dalam pengawasan minum obat anti tuberkulosis (OAT) Tb Paru di Puskesmas Simarmata Kabupaten Samosir Tahun 2020. Sampel diambil dari seluruh warga yang tercatat kasus TB Paru sebanyak 72 orang yang seluruhnya bertempat tinggal di Wilayah Kerja Puskesmas Simarmata Kabupaten Samosir. Analisis data yang digunakan adalah dengan dengan menggunakan Uji Chi Square dan Regresi Logistik untuk menganalisa hubungan pengetahuan dan sikap orangtua penderita TB Paru dengan pengawasan minum obat anti tuberkulosis (OAT) TB Paru. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan pengetahuan orangtua OR=0,111, dengan tingkat kepercayaan 95% CI (0,014-0,903) dan pValue = 0,037, dan terdapat hubungan sikap orangtua OR = 4,351, dengan tingkat kepercayaan 95% CI (1,451-13,050) dan pValue = 0,014 terhadap pengawasan minum obat tuberkulosis (OAT) Tb Paru. Dari Uji Regresi Logistik ditemukan faktor yang paling dominan yang mempengararuhi adalah faktor pengetahuan orangtua penderita TB Paru dengan nilai OR = 11,176 artinya variabel yang dominan berpengaruh terhadap pengawasan minum obat anti Tuberkulosis (OAT) TB Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Simarmata Kabupaten Samosir. Kesimpulan penelitian ini adalah semakin baik pengetahuan dan sikap orangtua maka cenderung pengawasan orangtua semakin baik.
References
Arikunto, 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta,Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 2017.
Ali, Kandou, Umboh. 2015. Analisis Pelaksanaan Rujukan Rawat Jalan Tingkat Pertama Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Puskesmas Siko Dan Puskesmas Kalumata Kota Ternate Tahun 2014 (Jurnal) Universitas Sam Ratulangi ManadoAndersen R, J Kravits, OW
Azwar, Azrul. 2010. Pengantar Administrasi Kesehatan Edisi Ketiga. Jakarta: Binapura Aksar
Arso. 2016. Analisis Pelayanan Rujukan Pasien BPJS di RSUD Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.(e-Journal)
BPJS Kesehatan. 2014. Panduan Praktis Gatekeeper Concept Faskes BPJS Kesehatan. Jakarta: BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan. 2014. Panduan Praktis Program Rujukan Berjenjang. Jakarta: BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan. 2014. Panduan Pelayanan Ambulan. Jakarta: BPJS Kesehatan
Daftar Faskes Kabupaten Sleman. https://faskes.bpjs-kesehatan.
go.id/aplicares/ #/app/pnama/ bylocation. Di akses tanggal 18 April 2019. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 2018. Hak Dan Kewajiban. From https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2017/27, diakses 1 April 2019.
Halwi. 2016. “Preferensi Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Oleh Peserta BPJS Mandiri Di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2016”. Skripsi.Medan.
Hendriyanto. (2009). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pasien Instalasi Rawat Jalan RSD Ciawi Kabupaten Bogor Tahun 2009”.Skripsi.Universitas Indonesia, Jakarta.
Hunaepi, A. 2015. “Implementasi kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak”.Skripsi.Banten
Faulina, Khoriri, Herawati. 2015. Kajian Pelaksanaan Sistem Rujukan Berjenjang Dalam Program Jaminan Kesehatan Nsional (JKN) Di UPT. Pelayanan Kesehatan Universitas Jember
Kementerian kesehatan RI Kesehatan No. 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pembayaran Peserta Perorangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
PMK No. 001 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Repubik Indonesia Kemenkes RI. 2016.
Peraturan BPJS Kesehatan nomor 2 tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Jakarta: BPJS Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 44Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Kementrian Keseharan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia. 2015.
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, No. 874. Jakarta.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta.
